Dalam pertemuan bilateral di sela KTT COP30 di Belem, Brasil, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa Indonesia tengah menjajaki kerja sama dengan Finlandia terkait penanganan danau. Fokus inisiasi ini bukan hanya polusi sampah di perairan, tetapi juga peningkatan daya dukung danau melalui transfer pengetahuan pengelolaan air dan ekosistem danau.
Menteri Hanif mengungkap bahwa Finlandia sangat relevan sebagai mitra karena “negara sejuta danau” ini memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan perairan tawar secara sangat sistematis dan berkelanjutan. Kapasitas manajemen danau Finlandia menjadi referensi strategis bagi Indonesia untuk mengembangkan pengelolaan danau yang lebih modern dan ramah lingkungan.
Tujuan Kerja Sama
Beberapa tujuan utama dari kerja sama ini antara lain:
-
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Danau
Indonesia berharap dapat belajar dari Finlandia mengenai cara mengelola danau secara efektif, termasuk teknik pemantauan kualitas air, teknik restorasi ekosistem danau, serta manajemen sampah dan limbah perairan. -
Penguatan Daya Dukung Ekologis
Kerja sama diarahkan pada pemulihan daya ekologis danau yang terdegradasi akibat limbah sampah, polusi, dan kerusakan ekosistem. Dengan bantuan Finlandia, Indonesia ingin mengembangkan sistem pengelolaan ekosistem perairan yang berkelanjutan. -
Integrasi dengan Rehabilitasi Hutan
Selain danau, kerja sama juga mencakup rehabilitasi hutan. Menurut Menteri Hanif, Finlandia memiliki keahlian dalam mengubah hutan terdegradasi menjadi hutan lestari. Kolaborasi ini membuka pintu untuk pengelolaan karbon yang lebih terstruktur, termasuk potensi pasar karbon bilateral. -
Pasar Karbon & Implementasi Pasal Paris Agreement
Indonesia ingin melibatkan Finlandia dalam pengelolaan mekanisme karbon langsung (seperti dalam Pasal 6.2 dan 6.4 Perjanjian Paris). Hal ini mencakup pengembangan pasar karbon bilateral, pemulihan lahan dan wilayah yang dapat menyerap karbon (seperti danau dan hutan), serta pelaporan emisi yang transparan.
Manfaat bagi Kedua Negara
-
Bagi Indonesia: Mendapat transfer teknologi dan pengetahuan dalam manajemen perairan tawar, sekaligus memperkuat sistem pemulihan ekosistem yang terdegradasi. Hal ini mendukung target lingkungan dan iklim nasional serta menyehatkan ekosistem danau yang penting secara ekologis dan sosial.
-
Bagi Finlandia: Sebagai negara dengan pengalaman manajemen danau sangat maju, Finlandia bisa memperluas jangkauan diplomasi hijau serta memperluas kerja sama iklim dengan negara berkembang. Kolaborasi ini juga bisa memperkuat reputasi Finlandia dalam lingkup pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.
Tantangan & Isu yang Perlu Diantisipasi
-
Pendanaan Proyek
Untuk membangun sistem pengelolaan danau modern, diperlukan investasi besar dalam pemantauan air, fasilitas pemulihan ekosistem, dan pelibatan komunitas lokal. Keduanya perlu menyepakati skema pendanaan yang jelas. -
Keterlibatan Komunitas Lokal
Agar rehabilitasi dan pengelolaan danau berkelanjutan, kolaborasi harus melibatkan masyarakat lokal, termasuk nelayan, petani dan penduduk di sekitarnya. Pelibatan warga sangat penting untuk keberlangsungan program. -
Regulasi dan Kebijakan Nasional
Indonesia harus mengatur kebijakan pengelolaan air danau, termasuk pengaturan limbah, sanitasi, penggunaan air, dan zonasi ekosistem perairan agar kerja sama bisa diimplementasikan secara efektif. -
Pemantauan & Evaluasi
Perlu sistem pemantauan jangka panjang dan indikator keberhasilan (misal, kualitas air, keanekaragaman hayati danau, tingkat pemulihan ekosistem) agar kolaborasi ini tidak hanya “projek” temporer tetapi benar‑benar membawa dampak positif berkelanjutan.
Dampak Strategis
-
Kolaborasi ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap isu iklim dengan memperkuat mekanisme penyerap karbon alami (danau + hutan).
-
Pengalaman Finlandia dalam manajemen air tawar dapat mempercepat modernisasi pengelolaan danau di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang danau‑danau penting secara ekologis dan sosial.
-
Kerja sama ini bisa menjadi model “diplomasi hijau” antara negara maju dengan negara berkembang, di mana transfer teknologi dan pengetahuan berkelanjutan dilakukan dalam skema yang saling menguntungkan.
